Kupang, (Kamis, 28 Mei 2014) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK Perwakilan Provinsi NTT menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 Pada Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Manggarai Barat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. LHP atas LKPD TA 2014 tersebut diterima oleh Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah masing-masing kabupaten.
Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD TA 2014 Kabupaten Sumba Barat Daya dan Manggarai Barat adalah Wajar Dengan Pengecualian. Akun yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD TA 2014 Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 1) Piutang Pajak PBB-P2, 2) Piutang Pemberdayaan, 3) Investasi Non Permanen berupa guliran ternak, dan 3) Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan. Sedangkan akun yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD TA 2014 Kabupaten Manggarai Barat adalah 1) Penyertaan Modal pada PDAM Wae Mbeliling, 2) Aset Tetap, dan 3) Belanja Pegawai pada Dinas PPO.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD.
Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2014 Kabupaten Sumba Barat Daya
Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2014 Kabupaten Manggarai Barat
