JAKARTA, Humas BPK – Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Semester I tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 9.116 temuan yang memuat 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun. Meliputi 7.236 (48%) permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), 7.636 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 93 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Dari 7.636 permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.838 (63%) permasalahan dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan potensi kekurangan penerimaan, sebesar Rp9,68 triliun.
“Permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 3.162 permasalahan dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp2,47 triliun, lalu potensi kerugian ada 502 permasalahan sebesar Rp1,31 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.174 permasalahan sebesar Rp5,90 triliun,” ungkap Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Selain itu, lanjut Ketua BPK, terdapat 2.798 permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada saat proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp949,10 miliar (9%).
Dalam Rapat Paripurna BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). IHPS I Tahun 2019 tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Selain Ketua BPK, hadir pula Anggota BPK lainnya yaitu Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, dan Anggota V BPK Isma Yatun, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPK.
Di hadapan Pimpinan DPR serta para Anggota DPR, Ketua BPK mengatakan IHPS I Tahun 2019 memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu.
IHPS I Tahun 2019 ini memuat 105 laporan hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2018, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018, serta 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2018.
Dalam pemeriksaan LKPP, BPK memeriksa 85 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2018, sedangkan laporan keuangan BPK Tahun 2018 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik. Hasil pemeriksaan atas LKKL dan LK BUN Tahun 2018 menunjukkan bahwa 81 LKKL (termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 1 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
