Mantan Kepala BPBD Sikka Divonis 2 Tahun Penjara
mantan-kepala-bpbd-sikka-divonis-2-tahun-penjara
Ahok Sembunyikan Kebenaran
ahok-sembunyikan-kebenaran
Terbukti Korupsi Dua Terdakwa Korupsi KPU TTS Dituntut 7 Tahun
terbukti-korupsi-dua-terdakwa-korupsi-kpu-tts-dituntut-7-tahun
Kerugian Negara Kasus Korupsi Jembatan Kedaung Capai Rp12 M Lebih
kerugian-negara-kasus-korupsi-jembatan-kedaung-capai-rp12-m-lebih
Pemberkasan Kasus Korupsi KPU Jatim, Kejati Pastikan Belum Ada Hasil Audit BPKP Tak Pengaruhi...
pemberkasan-kasus-korupsi-kpu-jatim-kejati-pastikan-belum-ada-hasil-audit-bpkp-tak-pengaruhi-proses
Lulung Cs Minta Audit BPK Dijadikan Bukti Kasus Sumber Waras
lulung-cs-minta-audit-bpk-dijadikan-bukti-kasus-sumber-waras
TERDAKWA KORUPSI PNBP DIREKTORAT LANTAS POLDA NTT, DIVONIS EMPAT TAHUN
terdakwa-korupsi-pnbp-direktorat-lantas-polda-ntt-divonis-empat-tahun
Kejati Selamatkan Kerugian Negara Dermaga PDT
kejati-selamatkan-kerugian-negara-dermaga-pdt
Korupsi di NTT Didominasi Penyalahgunaan Wewenang
korupsi-di-ntt-didominasi-penyalahgunaan-wewenang
APBD Jebol Rp857 Juta Pada Kabupaten Kupang TA 2014
Selanjutnya...
Dua Terdakwa Korupsi Terminal Reo Segera Diadili
Selanjutnya...
Seluruh Pemda di NTT Bermasalah Soal Pengelolaan Aset
Selanjutnya...
Salahgunakan Dana Monev 2013, Negara Dirugikan Rp 4,2 M
Selanjutnya...
Pemprov NTT Baru Selesaikan Kerugian Negara Rp10M
Selanjutnya...
Pemkab Rote Ndao Mendapat Predikat WDP
Selanjutnya...
Tersangka Korupsi Kembalikan Kerugian Negara Rp 3,5 Miliar
Selanjutnya...
Jaksa Rampungkan Berkas Dugaan Korupsi Bupati Rote
Selanjutnya...
Pemkot Belum Serahkan Hasil Tindaklanjut Temuan BPK
Selanjutnya...
Argumentasi JPU Tipikor Tidak Berbobot
Selanjutnya...
Polda NTT Selamatkan Rp 16,74 M
Selanjutnya...
BPK Memberikan Opini WDP untuk LKPD TA 2014 Pemprov NTT
Selanjutnya...
Belum Ada Daerah Raih Opini WTP Di NTT Hingga 2013
Selanjutnya...
Kasus Dana Bansos TTS Pemeriksaan Yakwilina Dilanjutkan
Selanjutnya...
Enam Pemerintah Daerah Serahkan LKPD Unaudited TA 2014 untuk Diperiksa BPK
Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa BPK harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya ...
