Enam Pemerintah Daerah Serahkan LKPD Unaudited TA 2014 untuk Diperiksa BPK

Penyerahan 6 LKPD

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa BPK harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya  tahun anggaran. Untuk keperluan pemeriksaan, UU Nomor 1 Tahun 2004 lebih lanjut mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan LKPD kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima LKPD.

Setiap tahun, seluruh kewajiban tersebut menjadi rutinitas Pemerintah Daerah dan BPK, termasuk tahun ini untuk LKPD TA 2014. Pada awal April ini menyusul empat Pemerintah Daerah sebelumnya, enam Pemerintah Daerah menyampaikan LKPD TA 2014 kepada BPK untuk diperiksa, yaitu: Pemerintah Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masing-masing LKPD diserahkan langsung oleh Walikota/Bupati kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT, sedangkan LKPD Provinsi NTT diserahkan oleh Wakil Gubernur NTT.

Setelah acara penyampaian dan penandatangan berita acara serah terima, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT melakukan dialog dengan masing-masing Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD yang hadir. Keenam Pemerintah Daerah ini memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPD TA 2013, dan Pemerintah Daerah menyampaikan upaya mereka melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas LKPD TA 2014. Kepala Daerah menyampaikan apresiasi atas proses pemeriksaan BPK selama ini dan menegaskan pentingnya hasil pemeriksaan BPK dalam rangkaian penganggaran dan pelaksanaan APBD. Di sisi lain, Pimpinan DPRD juga menyampaikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan LKPD tepat waktu dan harapan agar proses pemeriksaan LKPD dapat dilakukan juga dengan tepat waktu sehingga mendukung kelancaran proses APBD berikutnya.

Upaya Pemerintah Daerah dan harapan DPRD tersebut disambut positif oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT, dan Kepala Perwakilan menegaskan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku. BPK Perwakilan Provinsi NTT sedang menyiapkan tim pemeriksaannya untuk dapat melakukan pemeriksaan mulai Minggu III April 2015. Dengan demikian sampai dengan saat ini, LKPD yang telah siap diaudit BPK berasal dari 10 Pemerintah Daerah. Selain itu, Kepala Perwakilan mengharapkan Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, termasuk menyiapkan implementasi akuntansi berbasis akrual pada TA 2015 ini dengan sebaik-baiknya.