Kupang, 29 Juni 2021 – Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Adi Sudibyo menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020. LHP LKPD tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Alor (Enny Anggrek) dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao (Alfret Saudila) serta Bupati Alor (Amon Djobo) dan Bupati Rote Ndao (Paulina Haning-Bullu). Penyerahan LHP LKPD merupakan amanat Pasal 17 Undang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Atas LKPD Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao TA 2020, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang merupakan opini WTP untuk pertama kalinya bagi dua kabupaten tersebut. Walaupun demikian masih terdapat beberapa catatan yang menjadi temuan BPK antara lain pada Kabupaten Alor:
- Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Alor belum sepenuhnya tertib;
- Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Alor belum sepenuhnya tertib; dan
- Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Aset Daerah belum tertib.
Sedangkan pada Kabupaten Rote Ndao:
- Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib;
- Pembayaran belanja perjalanan dinas melebihi ketentuan; dan
- Pengelolaan Kas di Bendahara BOS belum sepenuhnya tertib.
Dalam sambutannya, Adi Sudibyo, mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut sehingga tidak menjadi lebih besar dan dapat mempengaruhi opini di tahun yang akan datang.
Acara tersebut dihadiri juga oleh Sekretaris Rote Ndao, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Alor, Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Korwas Bidang APD BPKP Perwakilan Provinsi NTT, Kepala Subauditorat NTT I, II dan III, Pemeriksa Madya, Inspektur Kabupaten Alor, Inspektur Kabupaten Rote Ndao, Kepala BKAD Rote Ndao, Plt. Kepala BKAD Kabupaten Alor serta para pemeriksa dan pejabat BPK.
HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT
