Penyerahan LHP Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi NTT, Kota Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kupang, 12 Januari 2022 – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur menyerahkan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi NTT, Kota Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Penyerahan LHP Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2021 pada tujuh Pemerintah Daerah Kabupeten dilakukan oleh Kepala Perwakilan (Adi Sudibyo) kepada Wakil Gubernur NTT (Josef A. Nae Soi)  dan Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTT (Ince D.P. Sayuna) serta kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang hadir. LHP Kinerja dan DTT Semester II yang diserahkan, yaitu:

  1. LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi NTT;
  2. LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja dalam rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi NTT;
  3. LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021; dan
  4. LHP DTT atas Kepatuhan Belanja Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2020 dan s.d. Triwulan III 2021 pada Pemerintah Provinsi NTT;
  5. Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Kupang; dan
  6. Dengan Tujuan Tertentu atas Kepatuhan Belanja Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2020 dan s.d. Triwulan III 2021 pada Pemerintah Kota Kupang.

BPK Perwakilan sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah dan mengharapkan dapat segera menindaklanjuti permasalahan tersebut sehingga dapat bermanfaat juga menjadi salah satu acuan perbaikan kinerja serta dalam menyusun laporan keuangan bagi Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT