BPK Perwakilan Provinsi NTT melaksanakan acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan dari Dra. Dewi Ciantrini, M.Fin.Mngmt (selanjutnya dipindahtugaskan sebagai Kepala Auditorat IV.B di kantor pusat) kepada Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, S.E., M.Sc. (semula bertugas sebagai Kepala Auditorat II A), disaksikan oleh Anggota BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. Pergantian jabatan ini merupakan suatu proses yang normal dalam suatu organisasi khususnya dalam hal penyegaran dan pengayaan. Acara dibuka dengan Tarian Tae Benu dari Kabupaten Rote Ndao yang merupakan salah satu seni tari tradisional NTT untuk penyambutan tamu atau pemimpin yang baru. Hadir dalam acara ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Drs. Frans Lebu Raya sekaligus juga memberikan sambutan, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forkompimda Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Bupati/Wakil Bupati se Nusa Tenggara Timur, penjabat Walikota, sebagian besar Ketua/Wakil Ketua DPRD se Nusa Tenggara Timur, serta beberapa pimpinan instansi vertikal.
Dalam kesempatan acara tersebut, Anggota BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A meminta komitmen dan sinergi seluruh pihak terkait dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas, dan BPK memberikan penilaian atas LKPD tersebut dalam bentuk opini berdasarkan kriteria: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta kecukupan pengungkapannya sesuai PP 71 Tahun 2010, kecukupan Sistem Pengendalian Internal, dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundangan yang terkait. Untuk LKPD TA 2015, di Nusa Tenggara Timur terdapat 2 entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sumba Timur. Semoga opini WTP ini dapat dipertahankan oleh kedua entitas serta dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada 21 entitas lainnya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hal senada juga disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam sambutannya, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan senantiasa membangun komunikasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Anggota BPK RI juga berpesan kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar membangun komunikasi dan sinergi intensif dengan seluruh stakeholder di Nusa Tenggara Timur, termasuk instansi penegak hukum, jika terdapat hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi pidana. Semoga kehadiran BPK RI di bumi Flobamora ini menjadi semakin nyata dan bermanfaat.
