PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BPK Memberikan Opini WDP atas LKPD TA 2014 Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah...

Kupang, (Senin, 29 Juni 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...

Laporan Keuangan TA 2014 Kabupaten Malaka Siap Diperiksa BPK

Kupang, (Rabu, 17 Juni 2015) BPK Perwakilan Provinsi NTT, menerima Laporan Keuangan Unaudited TA 2014 Pemerintah Kabupaten Malaka di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT. ...

BPK Memberikan Opini WDP atas LKPD TA 2014 Kabupaten Ende

Kupang, (Rabu, 17 Juni 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...

BPK Memberikan Opini WDP atas LKPD TA 2014 Kota Kupang dan Kabupaten Flores Timur

Kupang, (Selasa, 16 Juni 2015) - Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...

BPK Memberikan Opini WDP atas LKPD TA 2014 Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor...

  Kupang, (Kamis, 11 Juni 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang  No....

BPK Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPD TA 2014 Kabupaten Alor

Kupang, (Senin, 8 Juni 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...

BPK Memberikan Opini WDP atas LKPD TA 2014 Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sumba...

Kupang, (Senin, 8 Juni 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...

BPK Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPD TA 2014 Kabupaten Ngada

    Kupang, (Jumat, 29 Mei 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang  No....

Laporan Keuangan TA 2014 Kabupaten Lembata Siap Diperiksa BPK

Kupang, (Kamis, 4 Juni 2015) BPK Perwakilan Provinsi NTT, menerima Laporan Keuangan Unaudited TA 2014 Pemerintah Kabupaten Lembata di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT. ...

Laporan Keuangan TA 2014 Kabupaten Ende Siap Diperiksa BPK

    Kupang, (Senin, 27 April 2015) BPK Perwakilan Provinsi NTT, menerima Laporan Keuangan Unaudited TA 2014 Pemerintah Kabupaten Ende di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT. ...

BPK Memberikan Opini WDP Untuk LKPD TA 2014 Pemerintah Provinsi NTT

  Kupang, Kamis (4 Juni 2015) – Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT, Khabib Zainuri menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)...

BPK Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPD TA 2014 Kabupaten Sumba Timur

Kupang, (Jumat, 29 Mei 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...

BPK Siap Memeriksa LKPD TA 2014 Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten...

  Kupang, Kamis dan Jumat (28 & 29 Mei 2015) BPK Perwakilan Provinsi NTT, menerima Laporan Keuangan Unaudited TA 2014 Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Rote...

BPK Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian Atas LKPD TA 2014 Kabupaten Sumba Barat...

  Kupang, (Kamis, 28 Mei 2014) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...

LKPD TA 2014 Timor Tengah Utara, Sumba Barat, Manggarai Timur dan Sabu Raijua Siap...

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang  telah diperiksa BPK harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya ...

DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Berkonsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi NTT

Kupang, Rabu (29 April 2015) Kepala Perwakilan, Khabib Zainuri yang didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Teguh Priyantono, Kepala Sub Auditorat NTT II, Ali Wardhana...

Persiapkan Audit SPAM Perdesaan, BPK Lakukan Focus Group Discussion dengan Elemen Pemerintah dan...

Untuk memenuhi amanat konstitusi, pada Tahun 2015 BPK RI akan melaksanakan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan. Pemeriksaan ini merupakan...

KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI NTT HADIRI PERTEMUAN DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI...

Pada tanggal 27 April 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim Kunjungan...

Dua Pemerintah Daerah Serahkan LKPD Unaudited TA 2014 untuk Diperiksa BPK

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa BPK harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya ...

Enam Pemerintah Daerah Serahkan LKPD Unaudited TA 2014 untuk Diperiksa BPK

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa BPK harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya ...

Empat Pemerintah Daerah Serahkan LKPD Unaudited TA 2014

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa BPK harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya ...

BPK Perwakilan Provinsi NTT Melakukan Dialog dengan Media Massa: Samakan Persepsi dan Bangun Sinergi

  Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan selanjutnya menyampaikan...

Rekonsiliasi Data Pelaksanaan TLHP BPK Pada Pemerintah Daerah se-Provinsi NTT

Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 E tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya hasil...

Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagi Auditor Inspektorat di Wilayah Provinsi...

Berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK RI bertugas salah satunya untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah...

IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL: BPK Undang Pemerintah Daerah se-Bali, NTB, dan NTT Untuk Sosialisasi...

    Pada 3 Februari dilakukan sosialisasi implementasi akuntansi berbasis akrual dan implikasinya terhadap opini LKPD TA 2015, yang diikuti oleh peserta dari Pemerintah Daerah dan...
Free WordPress Themes, Free Android Games