Sumba Timur Raih Opini WTP, Lima Kabupaten/Kota Masih WDP
Selasa, 14 Juni 2016 - Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT, Dewi Ciantrini, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015...
Ketua BPK RI Serahkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2015 Pemerintah Provinsi NTT, Opini...
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT, Senin 13 Juni 2016, Ketua BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, MA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)...
Dua Puluh Dua Pemda Telah Serahkan LKPD Unaudited TA 2015
Dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), selama bulan Mei 2016, sembilan pemerintah daerah telah menyerahkan LKPD Unaudited TA 2015 kepada BPK untuk...
Cegah Kesenjangan Informasi Terkait Dana Desa, BPK Perwakilan Provinsi NTT Adakan Media Forum
Pada Selasa 3 Mei 2016, BPK Perwakilan Provinsi NTT bekerja sama dengan LPP RRI Kupang menyelenggarakan media forum dengan tema “Peran Media Massa dalam...
Tiga Belas Pemda Telah Serahkan LKPD Unaudited Untuk Diperiksa BPK
Dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), selama bulan April 2016, sebelas pemerintah daerah telah menyerahkan LKPD Unaudited TA 2015 kepada BPK untuk...
Dua Pemda Telah Serahkan LKPD Unaudited Tepat Waktu
Kupang, Kamis (31 Maret 2016)‑ Memenuhi UU Nomor 1 Tahun 2004, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya dan Walikota Kupang, Jonas Salean menyerahkan...
Hadiri Serangkaian Acara, Ketua BPK RI Kunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dalam rangka meningkatkan komunikasi dengan para stakeholder BPK, Ketua BPK RI, Dr. Harry Azhar Azis, M.A. melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur...
PEKAN PERAYAAN HUT KE-69 BPK
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-69 BPK, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai dan masyarakat sekitar....
BPK Lakukan Pertemuan dengan Kepala Daerah dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2015
Untuk melaksanakan amanat konstitusi, BPK salah satunya melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) termasuk pada 23 Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara...
Bangun Komunikasi, Kepala Perwakilan BPK NTT Melakukan Dialog Interaktif di Stasiun RRI Kupang
Kupang, (Kamis, 17 Desember 2015)- Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT, Dewi Ciantrini didampingi oleh Kepala Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan, I Gede...
Jelaskan Arti Penting Opini BPK, BPK Perwakilan Provinsi NTT Adakan Media Workshop
Kupang, (Rabu, 18 November 2015)- BPK Perwakilan Provinsi NTT menyelenggarakan kegiatan media workshop dengan tema “Makna Opini BPK dan Arti Pentingnya dalam Pengelolaan Keuangan...
Bangun Sinergi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT Bertemu Dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT
Kupang, (Rabu, 18 November 2015)- Kepala Perwakilan, Dewi Ciantrini menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Kisyadi berserta jajarannya di Kantor BPK Perwakilan...
Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT
Mutasi merupakan sebuah proses yang wajar dan diperlukan dalam sebuah organisasi dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja. Proses tersebut juga disadari dan dilakukan BPK...
Optimalkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, BPK adakan Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion
Setelah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, serta menyerahkannya...
Perayaan Idul Adha 1436 H di Lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT
Hari raya Idul Adha 1436 H telah tiba. Dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian akan sesama, umat Islam yang tergabung dalam Majelis Ta’lim...
BPK Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2014 Pemerintah Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao,...
Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan...
BPK Memberikan Opini WDP atas LKPD TA 2014 Kabupaten Nagekeo
Kupang, (Sabtu, 29 Agustus 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...
Peringatan HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan RI di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT
Kupang, Senin (17 Agustus 2015)- Para pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT mengikuti upacara Peringatan HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman kantor...
Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI
Kupang, Selasa (28 Juli 2015)- Kepala Perwakilan, Khabib Zainuri menerima kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang....
BPK Memberikan Opini WDP atas LKPD TA 2014 Kabupaten Sikka
Kupang, (Sabtu, 8 Agustus 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...
BPK Memberikan Opini WDP atas LKPD TA 2014 Kabupaten Manggarai Timur
Kupang, (Sabtu, 4 Juli 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...
BPK Memberikan Opini WDP atas LKPD TA 2014 Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah...
Kupang, (Senin, 29 Juni 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...
Laporan Keuangan TA 2014 Kabupaten Malaka Siap Diperiksa BPK
Kupang, (Rabu, 17 Juni 2015) BPK Perwakilan Provinsi NTT, menerima Laporan Keuangan Unaudited TA 2014 Pemerintah Kabupaten Malaka di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT. ...
BPK Memberikan Opini WDP atas LKPD TA 2014 Kabupaten Ende
Kupang, (Rabu, 17 Juni 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...
BPK Memberikan Opini WDP atas LKPD TA 2014 Kota Kupang dan Kabupaten Flores Timur
Kupang, (Selasa, 16 Juni 2015) - Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang ...
